SUKABUMI – Pelaksanaan Musrenbang Kelurahan tahun 2024 telah sampai di Kelurahan Sukabumi. Ya, kelurahan yang berada di jantung Kota Probolinggo itu melaksanakan kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan ini pada Kamis (18/1) pagi. Plt Lurah Sukabumi, Yoke Arifah mengatakan, masyarakat di kelurahannya cukup aktif dalam mengusulkan pembangunan di lingkungan tempat tinggalnya. “Meski lokasi kelurahan kami masuk dalam daerah urban, justru masyarakat di sini guyub rukun dan aktif menyuarakan kebutuhannya. Tentu dengan tetap memperhatikan arahan prioritas pembangunan sebagaimana yang disampaikan Bappeda Litbang dalam kegiatan pra-Musrenbang,” jelasnya saat ditemui sebelum acara.
Yoke yang saat itu ditemani oleh M. Soleh, Ketua LPM Kelurahan Sukabumi mengatakan bahwa tahun ini usulan berupa bantuan usaha sangat minim. Hal itu pun diamini oleh Soleh. “Karena tahun ini ada syarat yang cukup berat untuk dipenuhi oleh warga. Salah satunya NIB harus berusia dua tahun. Sehingga mereka lebih banyak mengusulkan pembangunan fisik,” jelas Soleh. 
Sementara itu Kepala Bappeda Litbang Kota Probolinggo, Diah Sajekti Widowati Sigit sempat memuji pelaksanaan Musrenbang di Kelurahan Sukabumi yang sudah sesuai ketentuan. Mulai dari pelaksanaan pra-Musrenbang, penghimpunan usulan hingga kesesuaian usulan dengan kamus yang diberikan Bappeda Litbang. “Kahadiran Bapak Ibu hari ini merupakan bagian dari kesuksesan perencanaan pembangunan. Kelurahan Sukabumi ini salah satu daerah yang cukup maju, sejak dahulu kala masih menyandang nama Baremi,” jelasnya.
Untuk itu Diah pun mengajak masyarakat Kelurahan Sukabumi untuk bersama-sama mensukseskan proses perencanaan pembangunan Kota Probolinggo selama 20 tahun ke depan. Menurutnya, masyarakat Sukabumi dapat turut berpartisipasi dalam membentuk Kota Probolinggo sebagai kota logistik. “Mari maksimalkan potensi kelurahan sehingga keberadaan pelabuhan dapat berdampak positif bagi kemajuan kelurahan,” tuturnya.
Sementara itu di Kelurahan Kebonsari Wetan, Diah mengungkapkan perihal tema pembangunan pada tahun 2025 yaitu, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kemandirian daerah melalui peguatan ekonomi inklusif yang didukung pemenuhan infrastruktur. Karena itu Diah pun meminta setiap usulan dalam Musrenbang ini juga mempertimbangkan unsur inklusi. Sehingga setiap lapisan masyarakat. tanpa terkecuali, dapat mengusulkan kebutuhannya dalam proses musrenbang ini. (bam/ko)
Editor: Rifqi Riva Amalia
