Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia dan Kesejahteraan Rakyat

(1) Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan, perumusan, penyusunan, pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan dibidang pemerintahan, pembangunan manusia dan kesejahteraan rakyat yang meliputi pemerintahan dan pembangunan manusia, serta kesejahteraan rakyat.
Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia dan Kesejahteraan Rakyat, mempunyai fungsi :
a. perumusan rencana kerja dibidang pemerintahan, pembangunan manusia dan kesejahteraan rakyat yang meliputi pemerintahan dan pembangunan manusia, serta kesejahteraan rakyat;
b. perumusan kebijakan teknis dibidang pemerintahan, pembangunan manusia dan kesejahteraan rakyat yang meliputi pemerintahan dan pembangunan manusia, serta kesejahteraan rakyat;
c. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan tugas dibidang pemerintahan, pembangunan manusia dan kesejahteraan rakyat yang meliputi pemerintahan dan pembangunan manusia, serta kesejahteraan rakyat;
d. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dibidang pemerintahan, pembangunan manusia dan kesejahteraan rakyat yang meliputi pemerintahan dan pembangunan manusia, serta kesejahteraan rakyat; dan
e. pelaksanaan fungsi dinas lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(1) Subbidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, mempunyai tugas :
a. menghimpun dan menelaah peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan pedoman/ketentuan lain berkaitan dengan Subbidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
b. menyusun rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan pada Subbidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
c. membagi tugas, memberi petunjuk dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas;
d. menyiapkan bahan perumusan kebijakan berkaitan dengan Subbidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
e. menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan program dan kegiatan Subbidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
f. melaksanakan inventarisasi permasalahan pada urusan Pendidikan, Kesehatan, Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, Kepemudaan dan Olahraga, Perpustakaan, Kearsipan, Statistik, Persandian, Fungsi Penunjang Unsur Staf, Pengawasan, Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan, Keuangan, Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, Fungsi Koordinasi, serta Kesatuan Bangsa dan Politik;
g. mengoordinasikan penyiapan bahan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) urusan Pendidikan, Kesehatan, Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, Kepemudaan dan Olahraga, Perpustakaan, Kearsipan, Statistik, Persandian, Fungsi Penunjang Unsur Staf, Pengawasan, Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan, Keuangan, Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, Fungsi Koordinasi, serta Kesatuan Bangsa dan Politik;
h. mengoordinasikan penyiapan bahan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah urusan Pendidikan, Kesehatan, Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, Kepemudaan dan Olahraga, Perpustakaan, Kearsipan, Statistik, Persandian, Fungsi Penunjang Unsur Staf, Pengawasan, Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan, Keuangan, Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, Fungsi Koordinasi, serta Kesatuan Bangsa dan Politik;
i. menyiapkan bahan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, sinergi dan analisis perencanaan pembangunan urusan Pendidikan, Kesehatan, Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, Kepemudaan dan Olahraga, Perpustakaan, Kearsipan, Statistik, Persandian, Fungsi Penunjang Unsur Staf, Pengawasan, Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan, Keuangan, Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, Fungsi Koordinasi, serta Kesatuan Bangsa dan Politik;12
j. menyiapkan bahan fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan program dan kegiatan urusan Pendidikan, Kesehatan, Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, Kepemudaan dan Olahraga, Perpustakaan, Kearsipan, Statistik, Persandian, Fungsi Penunjang Unsur Staf, Pengawasan, Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan, Keuangan, Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, Fungsi Koordinasi, serta Kesatuan Bangsa dan Politik;
k. menyiapkan bahan perencanaan peluang kerjasama untuk pengembangan urusan Pendidikan, Kesehatan, Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, Kepemudaan dan Olahraga, Perpustakaan, Kearsipan, Statistik, Persandian, Fungsi Penunjang Unsur Staf, Pengawasan, Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan, Keuangan, Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, Fungsi Koordinasi, serta Kesatuan Bangsa dan Politik;
l. melaksanakan pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan program dan kegiatan Subbidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
m. menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran Subbidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia; dan
n. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia dan Kesejahteraan Rakyat sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(2) Subbidang Kesejahteraan Rakyat, mempunyai tugas :
a. menghimpun dan menelaah peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan pedoman/ketentuan lain berkaitan dengan Subbidang Kesejahteraan Rakyat;
b. menyusun rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan pada Subbidang Kesejahteraan Rakyat;
c. membagi tugas, memberi petunjuk dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas;
d. menyiapkan bahan perumusan kebijakan berkaitan dengan Subbidang Kesejahteraan Rakyat;
e. menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan program dan kegiatan Subbidang Kesejahteraan Rakyat;
f. melaksanakan inventarisasi permasalahan pada pada Urusan Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemberdayaan Masyarakat, Kebudayaan dan Tenaga Kerja;
g. mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) pada Urusan Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemberdayaan Masyarakat, Kebudayaan dan Tenaga Kerja;13
h. mengoordinasikan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah pada Urusan Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat, Kebudayaan dan Tenaga Kerja;
i. menyiapkan bahan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, sinergi dan analisis perencanaan pembangunan pada Urusan Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat, Kebudayaan dan Tenaga Kerja;
j. menyiapkan bahan fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan program dan kegiatan pada Urusan Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat, Kebudayaan dan Tenaga Kerja;
k. menyiapkan bahan perencanaan peluang kerjasama untuk pengembangan pada Urusan Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat, Kebudayaan dan Tenaga Kerja;
l. melaksanakan pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan program dan kegiatan Subbidang Kesejahteraan Rakyat;
m. menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran Subbidang Kesejahteraan Rakyat; dan
n. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia dan Kesejahteraan Rakyat sesuai dengan tugas dan fungsinya

×

Apakah anda mempunyai pertanyaan?

Klik salah satu perwakilan kami di bawah ini untuk mengobrol di WhatsApp atau mengirim email kepada kami bappedalitbang@probolinggokota.go.id

× LAYANAN ONLINE