Informasi Setiap Saat

Daftar Informasi Publik Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian Dan Pengembangan Kota Probolinggo

1. Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian Dan Pengembangan Kota Probolinggo Tahun 2022 [Lihat]

 

Informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan Bappeda Provinsi Jawa Timur

1. Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian Dan Pengembangan Kota Probolinggo Nomor : 188.45 / 306.1 / Kep / 425.201 / 2022 Tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian Dan Pengembangan Kota Probolinggo [Lihat Disini]
2. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 164 Tahun 2020 Tentang Standar Pelayanan Dan Maklumat Pelayanan Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan Kota Probolinggo [Lihat Disini]
3. SOP Pelayanan Permohonan Informasi [Lihat Disini]
4. SOP Uji Konsekuensi Informasi Publik [Lihat Disini]
5. SOP Penyusunan Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik [Lihat Disini]

 

Pedoman Pengelolaan Organisasi:

1. Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 20 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Bappedalitbang Kota Probolinggo [Lihat]

 

Pedoman Pengelolaan Administrasi

1. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Kearsipan [Lihat]
2. Peraturan Walikota No 66 Tahun 2019 Tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Pemkot Probolinggo [Lihat]
3. Peraturan Walikota No 226 Tahun 2019 Pedoman Pengelolaan Arsip Dinamis [Lihat]
4. Peraturan Walikota No 46 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengelolan Arsip Statis [Lihat]
5. Peraturan Walikota No 47 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengelolan Arsip Vital [Lihat]
6. Peraturan Walikota No 109 Tahun 2021 Tentang Pedoman Alih Media Arsip [Lihat]
7. Peraturan Walikota No 110 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Terjaga [Lihat]
8. Peraturan Walikota No 111 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Surat Elektronik Di Pencipta Arsip [Lihat]

 

Pedoman Pengelolaan Kepegawaian

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara [Lihat]
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2018 Tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Instansi Pemerintah [Lihat]
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2ol9 Tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil [Lihat]
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja [Lihat]

Pedoman Pengelolaan Keuangan

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara [Lihat]
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara [Lihat]