KANIGARAN – Pemkot Probolinggo telah melaksanakan Penandatanganan Berita Acara Kesepakatan Saran Masukan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045. Dalam acara yang digelar di Puri Manggala Bakti Pemkot Probolinggo itu, hadir Wali Kota Probolinggo, Sekretaris Daerah Kota Probolinggo, para Staf Ahli Wali Kota Probolinggo, Asisten Setda Kota Probolinggo, beserta Seluruh Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo.
Walikota Probolinggo, Habib Hadi menyampaikan pentingnya acara ini dalam konteks pemilihan kepala daerah serentak yang akan diadakan di seluruh Indonesia tahun 2024. Kebijakan ini merupakan amanat dari pemerintah pusat bahwa penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah disamakan periodisasinya. “Oleh karena itu, seluruh daerah, termasuk Kota Probolinggo, diharapkan telah memulai persiapan dengan menyusun Rancangan Awal RPJPD,” jelasnya.
Sebagai informasi, tahap awal penyusunan RPJPD dimulai dengan melibatkan berbagai pihak dalam Forum Group Discussion (FGD) pada 4 September 2023 lalu. Senin (23/10), para perangkat daerah berkumpul kembali sesuai dengan amanat Permendagri 86 Tahun 2017, terutama Pasal 21, untuk memberikan masukan guna menyempurnakan Rancangan Awal RPJPD Kota Probolinggo Tahun 2025-2045.
Wali Kota Probolinggo, Habib Hadi pun menekankan pentingnya peran aktif semua perangkat daerah dalam menyumbangkan pemikiran, ide, gagasan, dan masukan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing. “Saran dan masukan yang disepakati hari ini merupakan hasil desk dengan pengelola program di semua perangkat daerah. Diharapkan saran masukan ini dapat mewakili kebutuhan seluruh perangkat daerah untuk diakomodir dalam RPJPD Kota Probolinggo Tahun 2025-2045,” pintanya.
Dalam sambutannya, Walikota Probolinggo, Habib Hadi juga menyampaikan capaian pembangunan Kota Probolinggo selama periode 2005-2025. Indikator makro menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam beberapa aspek pembangunan, termasuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang meningkat menjadi 74,56 dan penurunan angka kemiskinan hingga 6,48. Pertumbuhan ekonomi yang mencapai 6,12% dan PDRB per kapita yang meningkat 364,53% merupakan bukti kesuksesan kebijakan pembangunan Kota Probolinggo.
Namun, Wali Kota Probolinggo, Habib Hadi juga menggarisbawahi pentingnya mengatasi ketimpangan pendapatan (Gini Ratio), yang meningkat menjadi 0,322 pada tahun 2022. Karena itu, ia mendorong agar RPJPD yang akan datang dapat menjadi pedoman bagi kepala daerah yang akan memimpin Kota Probolinggo selama 20 tahun ke depan. Sehingga permasalahan Gini Ratio ini dapat dipecahkan.
Tahun 2023-2024 dianggap sebagai tahun yang penuh tantangan, dengan berbagai dokumen perencanaan yang harus disusun, termasuk Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Habib Hadi pun mengharapkan kerjasama dan koordinasi yang baik antara semua stakeholder dan fungsional perencana di seluruh perangkat daerah di Kota Probolinggo. Hanya dengan kerjasama yang solid, tahapan-tahapan tersebut dapat dilalui dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Acara ditutup dengan penandatanganan Berita Acara Kesepakatan, menandai komitmen Kota Probolinggo untuk merencanakan masa depan yang lebih baik melalui kerjasama yang kokoh dan perencanaan yang matang. (hya/qie)
