Kota Probolinggo telah menggelar serangkaian kegiatan pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2022, sesuai dengan permintaan Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN), Kementerian Dalam Negeri untuk mengukur kinerja tata kelola keuangan masing-masing daerah di Indonesia Acara ini dilaksanakan dengan penuh semangat pada hari Rabu, 4 Oktober 2023, di kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang (Bappedalitbang) Kota Probolinggo.
Tahap awal kegiatan ini dimulai dengan penginputan data indikator pada setiap dimensi dalam IPKD. Acara ini dihadiri oleh Kepala Bappedalitbang Kota Probolinggo, Diah Sajekti. Turut hadir dalam acara ini Asisten Administrasi Umum, Retno Fadjar Winarti, yang dengan cermat memantau proses penginputan data indikator pada setiap dimensi IPKD. Selain itu, kegiatan penginputan ini juga dihadiri oleh tim Analis Keuangan Pusat Daerah (AKPD) pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD), Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), Bidang Penelitian dan Pengembang, Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi pada Bappeda Litbang serta Bagian Pemerintahan sebagai Tim Teknis IPKD. Mereka semua turut berperan penting dalam penginputan dan monitoring evaluasi data IPKD untuk memastikan akurasi dan ketepatan informasi.
Kegiatan ini memiliki tujuan yang sangat penting, yakni mendukung nilai Indeks Reformasi Birokrasi. Dalam konteks ini, pengukuran IPKD memegang peranan kunci dalam menentukan pemberian Skor Tingkat Perkembangan Pembangunan (TPP) Kota Probolinggo. Diharapkan bahwa melalui ketepatan dan kerja keras dalam penginputan data pada setiap dimensi IPKD, Kota Probolinggo akan mendapatkan nilai yang bagus dalam pengelolaan keuangan daerah. Yang pada gilirannya akan memberikan dampak positif pada pelayanan publik dan pembangunan di Kota Probolinggo.
Kota Probolinggo berkomitmen untuk terus meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah. Dengan langkah-langkah ini, Kota Probolinggo tidak hanya memperlihatkan keseriusan dalam menjalankan reformasi birokrasi, tetapi juga mengukuhkan posisinya sebagai contoh keberhasilan dalam tata kelola keuangan daerah di Indonesia.
