Probolinggo, Senin, 18 September 2023 – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian, dan Pengembangan Kota Probolinggo (Bappedalitbang) menggelar Rapat Koordinasi Evaluasi dan Teknis Penyusunan Laporan Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDG’s) Kota Probolinggo. Acara ini berlangsung di Ruang Rapat Lantai 2 Bappedalitbang Kota Probolinggo, Jalan Soekarno Hatta No. 52 Probolinggo. Rapat ini dihadiri oleh para Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo, yang memiliki peran penting dalam pelaksanaan TPB/SDG’s di kota ini.
Salah satu tujuan utama dari rapat koordinasi TPB ini adalah untuk mengevaluasi capaian pelaksanaan TPB/SDG’s Kota Probolinggo. Umar Hidayat, Kepala Bidang PPM Kesra, menjelaskan bahwa rapat ini juga bertujuan memberikan pedoman teknis mekanisme penyusunan laporan pelaksanaan TPB kepada Perangkat Daerah. Selain itu, rapat ini menjadi forum konsultasi dan koordinasi dalam pelaksanaan TPB di Kota Probolinggo.
Awal pelaksanaan rapat koordinasi, Umar mengucapkan terima kasih kepada Bappeda Provinsi yang hadir sebagai narasumber untuk menyampaikan teknis penyusunan pelaporan TPB per semester tingkat kabupaten/kota. Begitu juga kepada semua peserta yang berkenan hadir dalam kegiatan ini.
Selanjutnya, Judi Aquarianto, salah seorang narasumber dari Bappeda Provinsi Jawa Timur, menjelaskan bahwa Provinsi ini masih mengacu pada Metadata I dalam RAD SDG’s, yang mencakup target capaian SDG’s hingga tahun 2024. Dia juga menyoroti beberapa tantangan dalam mengimplementasikan RAD SDG’s Provinsi, seperti perlunya komitmen dan persepsi yang sama tentang pengarusutamaan SDG’s, integrasi database yang komprehensif, penyelarasan rencana aksi agenda pembangunan, dan memastikan penerapan prinsip inklusif serta ‘No one Left Behind’.
Komitmen Provinsi Jatim dalam mengimplementasikan RAD SDG’s mencakup pengarusutamaan SDG’s dalam dokumen Renstra Renja Perangkat Daerah, penguatan kerjasama dengan pelibatan multistakeholder SDG’s dalam Kelompok Kerja, optimalisasi peran NGO, sinergi dengan lembaga vertikal dan horizontal, penguatan daya dukung anggaran pusat dan daerah, optimalisasi CSR dan filantropi, mendorong keswadayaan masyarakat, serta monitoring dan evaluasi berkala berbasis masyarakat.
Dalam pelaksanaan TPB, tugas Provinsi adalah menyusun RAD, sementara Kabupaten/Kota bertugas memenuhi Matriks Dukungan RAD SDG’s Provinsi. Pemerintah daerah secara umum harus memperkuat komunikasi, sosialisasi, advokasi, pengembangan data, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan SDG’s serta memperkuat kerjasama dengan stakeholders terkait lainnya seperti CSO, akademisi, filantropi, dan bisnis.
Pada kesempatan berikutnya, Andi Perdana Sukma Putra dari Bappeda Provinsi Jawa Timur menjelaskan teknis penyusunan pelaporan pelaksanaan TPB. Provinsi ini berkolaborasi dengan Bappenas untuk melakukan pemetaan nama program, kegiatan, hingga sub kegiatan yang mendukung pencapaian TPB. Hal ini akan memudahkan Perangkat Daerah dalam menginput target dan realisasi kinerja per sub kegiatan serta realisasi anggarannya per semester. Khusus TPB Goal’s 16, semua Perangkat Daerah akan mengisi target dan realisasi kinerja per sub kegiatan serta realisasi anggarannya per semester karena semua PD mendukung indikator TPB 16.6.1.(a) Persentase instansi pemerintah yang mendapat opini WTP dan 16.6.1.(b) Persentase instansi pemerintah dengan SAKIP ≥ B. Lembaga Non Pemerintah juga dapat melaporkan kegiatannya yang mendukung pencapaian SDG’s di Kota Probolinggo.
Kepala Bappedalitbang Kota Probolinggo, Diah Sajekti, menyampaikan arahan bahwa teknis penyusunan pelaporan pelaksanaan TPB harus dapat dipahami bersama sesuai teknis pelaporan yang sudah dijelaskan oleh narasumber. Dengan kerjasama semua Perangkat Daerah, TPB Kota Probolinggo diharapkan akan tercapai sesuai target yang telah ditentukan. Regulasi yang mendukung dan sinergis menjadi salah satu hal terpenting dalam pencapaian SDGs, dan regulasi yang tepat dapat menjadi penopang yang sigifikan. Pembangunan berkelanjutan membutuhkan dukungan regulasi yang baik dan berpihak kepada semua pihak serta yang mendukung pembangunan itu sendiri, sehingga masalah-masalah terkait pembangunan dapat diatasi, termasuk masalah tumpang tindih regulasi.
Sebelum mengakhiri sambutan/arahan, Kepala Bappeda Litbang juga apresiasi terhadap rencana Kabid PPM yang akan menyediakan form isian laporan SDG’s masing-masing PD yang berkesesuaian Urusan dan Sub Urusan; termasuk Goal’s 16 yang substansinya diisikan seluruh PD. Sehingga dengan form laporan tersebut, akan memudahkan PD-PD tinggal mengisikan terkait DPA maupun data pendukung. Tidak lupa Diah juga menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada BAPPEPROV atas sharing informasi, modul hingga pendampingan pengisian nantinya. Besar harapannya seluruh PD membantu Bappeda menyelesaikan Laporan SDG’s ini.
