Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian, dan Pengembangan (Bappeda Litbang) Kota Probolinggo telah mengambil langkah besar dalam mewujudkan Kota Inklusif dengan menghadiri Acara Pelatihan Gender Equality Disability Social Inclusion (Inklusi Sosial Penyandang Disabilitas Kesetaraan Gender dan Pembangunan Inklusif Bagi Pemerintah Kelurahan, Kecamatan, dan Organisasi Perangkat Daerah) Tahun 2023. Acara ini berlangsung pada Rabu dan Kamis (12-13/7) pagi di Kantor Kelurahan Pilang.
Pelatihan GEDSI yang diadakan oleh Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia Situbondo (PPDiS), sebagai mitra kerja sama Bappeda Litbang Kota Probolinggo, telah memperoleh dukungan luas dari perangkat daerah, pemerintah kecamatan dan kelurahan, serta warga penyandang disabilitas. Dalam upaya mewujudkan Kota Probolinggo Inklusif Tahun 2024, acara pelatihan ini menjadi salah satu langkah penting.
Kegiatan ini di buka oleh Bapak Camat Kademangan, Ghofur Effendi dan didukung oleh narasumber dari Yayasan Ananda Mutiara Indonesia, Kelompok Disabilitas Kelurahan Kanigaran, dan Bappeda Litbang Kota Probolinggo. Dalam paparan yang disampaikan oleh Perencana Ahli Muda Bidang PPM dan KESRA, Vini Nuryaningsih, ditegaskan bahwa Pemerintah Kota Probolinggo telah berkomitmen untuk menciptakan Kota Inklusi yang berkeadilan dan sejahtera.
Konsep utama Kota Inklusi ini dirancang untuk memperhatikan keberagaman individu dari segi usia, latar belakang sosial, kemampuan, dan kebutuhan khusus. Dalam visi RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2019-2024, yaitu “Membangun Bersama Rakyat Untuk Kota Probolinggo lebih Baik, Berkeadilan, Sejahtera, Transparan, Aman, Dan Berkelanjutan,” pemerintah bertekad untuk menciptakan kesetaraan dan meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat tanpa adanya diskriminasi.
Tak hanya itu, Kota Probolinggo juga telah mengambil langkah nyata dalam bidang pendidikan inklusif dengan meluncurkan Sekolah Inklusi bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK). Kepala Yayasan Ananda Mutiara Indonesia, Ery Hatni Murti Susilowati, memberikan apresiasi tinggi kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo atas penyelenggaraan Sekolah Inklusi. Sekolah Inklusi di Kota Probolinggo telah mencakup tingkat Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama, seperti SDN Jati V, SMPN 3, SMPN 9, dan SMPN 10. Langkah ini merupakan contoh nyata pemerintah dalam memberikan hak pendidikan yang setara bagi penyandang disabilitas dan non-penyandang disabilitas.
Dalam kesempatan yang sama, perwakilan penyandang disabilitas Tunanetra, Ariski, juga mengemukakan pokok pikiran mengenai seleksi penerimaan di Sekolah Inklusi. Menurutnya, tes IQ seharusnya hanya menjadi acuan untuk mengetahui tingkat pendidikan yang dapat diberikan kepada anak, bukan sebagai penilaian kecerdasan mereka. Permintaan tersebut didukung oleh banyak orang tua penyandang disabilitas yang berharap agar kurikulum yang diterapkan di Sekolah Inklusi dapat lebih sesuai dengan kebutuhan pembelajaran anak-anak tersebut.
Dengan kehadiran Bappeda Litbang Kota Probolinggo dan partisipasi aktif dari berbagai pihak, Kota Probolinggo telah menjadi pionir dalam mewujudkan inklusi sosial dan pendidikan bagi penyandang disabilitas. Langkah-langkah ini menjadi contoh inspiratif bagi kota-kota lain, menunjukkan pentingnya keterbukaan, kebebasan, dan layanan publik yang nyaman untuk semua warga, tanpa memandang perbedaan. Kota Probolinggo berkomitmen untuk menciptakan masyarakat yang berkeadilan, di mana setiap individu dapat berpartisipasi, berkontribusi, dan menikmati manfaat dari lingkungan kota yang berkembang.
