Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang) Kota Probolinggo menggelar Musrenbang RKPD Tahun 2024, Selasa (28/3) pagi di Puri Manggala Bhakti.
Acara itu dihadiri Wali Kota Habib Hadi Zainal Abidin, Ketua DPRD Abdul Mujib, Sekda drg. Ninik Ira Wibawati, dan Kepala Bappeda Jatim Mohammad Yasin. Musrenbang yang merupakan akronim dari Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ini juga diikuti oleh asisten, staf ahli, kepala perangkat daerah, Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dan Forum CSR Kota Probolinggo.
Mengawali pembacaan paparan, Kepala Bappeda Litbang Tartib Goenawan mengatakan bahwa tahun depan merupakan tahun yang cukup strategis, karena menjadi tahun akhir pelaksanaan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah). “RKPD ini menjadi instrumen evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Kota Probolinggo dan menjadi tolak ukur keberhasilan pembangunan dalam periode RPJMD 2019-2024,” terang Tartib.
Penyusunan rencana kerja perangkat daerah ini, lanjut Tartib, sudah dilaksanakan secara partisipatif karena telah melibatkan semua unsur. Hal ini sesuai dengan visi kepemimpinan Wali Kota Probolinggo adalah Membangun Bersama Rakyat Untuk Kota Probolinggo yang Lebih Baik, Berkeadilan, Sejahtera, Transparan, Aman dan Berkelanjutan. Dengan empat misi utama yakni pembangunan di bidang ekonomi, sosial, infrastruktur dan tata kelola pemerintahan. “Adapun tema RKPD Tahun 2024 adalah Pemantapan Transformasi Ekonomi Inklusif yang Mendukung Stabilitas Daerah.,” tegasnya.
Pada kesempatan itu, Kepala Bappeda Jatim Mohammad Yasin memberikan apresiasi kepada Pemkot Probolinggo. “Apresiasi serta penghargaan setinggi-tingginya kepada Kota Probolinggo, karena telah berhasil melaksanakan tahapan proses penyusunan perencanaan pembangunan hingga sampai ke musrenbang ini sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Tentunya ini sebuah prestasi karena sebagaimana ketentuan Permendagri 86,” katanya.
Beliau juga mengatakan bahwa sinkronisasi target dalam capaian pembangunan kategori pertumbuhan ekonomi dinilai sangat luar biasa pulihnya setelah pandemi covid-19 dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur. Pada tahun 2022 pertumbuhan ekonomi Kota Probolinggo sebesar 6.12 persen sedangkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur sebesar 5.34 persen. Selain pertumbuhan ekonomi, evaluasi capaian pembangunan Jawa Timur dan Kota Probolinggo ialah persentase penduduk miskin, Indeks GINI, Indeks Pembangunan Manusia, dan Tingkat Pembangunan Terbuka.
Sementara itu mewakili DPRD Kota Probolinggo dalam menyampaikan usulan pokok pikiran, Ketua DPRD Abdul Mujib menegaskan komitmen anggota dewan untuk bersinergi bersama eksekutif membangun Kota Probolinggo. “Tidak ada alasan apapun untuk kita tidak bersinergi dengan eksekutif, kita bagaikan dua sisi mata uang adalah menjadi satu kesatuan dan terus harus saling bersinergi, untuk menjadi bekal pemikiran kita dalam membangun Kota Probolinggo,” terang Abdul Mujib.
Mujib juga menegaskan pokok-pokok pikiran DPRD, menekankan pada salinan atau saringan yang paling halus yang paling mendekati objektifitas berdasarkan hasil Musrenbang.
Dalam musrenbang juga dilaksanakan penandatanganan berita acara oleh perwakilan peserta musrebang. Diantaranya Ketua DPRD, Kepala Bappeda Litbang, Kepala BPPKAD, Kepala DKUKMP, Kepala Bakesbangpol, Kepala Dinsos P3A, perwakilan TP PKK, perwakilan kelompok Disabilitas, DPD LPM dan Forum CSR serta Wali Kota Habib Hadi.
Pada forum musrenbang yang dihadiri Kepala Bappeda Pemprov Jatim itu, Habib Hadi mengutarakan harapannya kepada Pemprov Jatim agar ikut mendukung pembangunan Kota Probolinggo. Khususnya pada dukungan anggaran dengan klasifikasi yang jelas. “Harapan saya kepada Provinsi Jawa Timur khususnya, di dalam memberikan suatu dorongan kepada daerah, yang mana dorongan itu bukan dorongan semangat, tapi tentunya ada suatu ruang di dalam arti support anggaran dari provinsi yang mana klasifikasinya harus jelas,” harap wali kota.
Beberapa usulan yang diharapkan oleh wali kota bisa mendapat dukungan dari Pemprov Jatim diantaranya pembangunan Puspa Agro di wilayah selatan untuk mendongkrak perekonomian. Selanjutnya, usulan normalisasi Sungai Legundi dan Dam Kelep untuk mengurangi rIsiko banjir saat musim hujan, pembangunan rest area / pujasera di kawasan terminal bus untuk mendukung program OPOP (One Pesantren One Product) serta usulan pengembangan Pantai Permata untuk destinasi wisata.
Masih menurut Habib Hadi, memasuki tahun politik, wali kota juga berpesan kepada jajaran pimpinan di bawahnya agar rencana prioritas pembangunan pemerintah daerah tetap berjalan “Di tahun 2024 memang sudah masuk dalam situasi tahun politik, jangan sampai apa yang sudah kita rencanakan sekarang terpengaruh oleh situasi dan kondisi.” pesan wali kota.’
