Bertempat di Puri Manggala Bhakti Kantor Wali Kota Probolinggo, Senin (26/10) siang berlangsung Rapat Koordinasi Penguatan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kota Probolinggo Tahun 2020. Rakor ini dilaksanakan oleh Bappeda Litbang Kota Probolinggo, dibuka Wakil Wali Kota Mochammad Soufis Subri didampingi Asisten Pemerintahan Paeni dan Kepala Bappeda Litbang Rey Suwigtyo di hadapan 40 orang terdiri dari Kepala OPD, Camat dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK).
Kepala Bappeda Litbang dalam laporannya, melaporkan bahwa tujuan diadakannya rakor ini adalah untuk mensosialisasikan Permendagri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/ Kota; meningkatkan peran dan fungsi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kota Probolinggo Tahun 2020 dan melakukan koordinasi, sinkronisasi, sinergitas serta pemantauan terhadap pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di Kota Probolinggo.
WhatsApp Image 2020 10 26 at 10.45.04 1Didaulat sebagai narasumber tunggal Rey menjelaskan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau yang biasa disebut BDT. Data ini merupakan database yang berisi data kesejahteraan sosial dengan berbagai macam kriteria pada masing-masing Individu dan Rumah Tangga. Data DTKS/BDT berdasarkan Surat Keputusan Bersama antara Menteri Keuangan, Menteri Sosial dan Menteri Dalam Negeri di update setahun 2 kali.
Di Kota Probolinggo berdasarkan DTKS per Kelurahan per Bulan Januari 2020, lima kelurahan yang memiliki warga miskin tertinggi adalah Kelurahan Kanigaran, Kebonsari Kulon, Mangunharjo, Jrebeng Lor dan Jati. Sedangkan Data Miskin Versi ULTPK (Unit Layanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan) adalah Data Warga Miskin di Luar DTKS, namun membutuhkan bantuan seperti kesehatan, pendidikan, sosial dan ekonomi.
Dengan demikian, lanjut Rey, penanggulangan kemiskinan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.
Menanggapi hal tersebut, Wawali Subri sekaligus Ketua TPKP Kota Probolinggo memberikan arahannya, salah satu tujuan dari pembangunan nasional adalah memerangi dan mengurangi kemiskinan, dimulai dari pusat hingga daerah.
“Forum ini sebetulnya ladang kita untuk mencari pahala. Ayo kita bersungguh-sungguh, karena Pak Wali Kota sendiri sudah berkeliling, melihat potensi sumber daya kita,” jelas Subri.
Menjadi perhatian khusus Wawali Subri, diakibatkan pandemi COVID 19 masih belum berlalu, potensi angka kemiskinan semakin terbuka dampaknya. “Karena jika berbicara membangun tujuan akhirnya adalah mengurangi kemiskinan. Oleh karena itu, daerah-daerah termasuk Kota Probolinggo harus serius dan fokus memerangi kemiskinan di daerah kita. Dalam situasi pandemi COVID 19 sekalipun. Dan hal ini tidak hanya dibebankan pada dinas pengampu saja, yakni Bappeda Litbang dan Dinas Sosial,” urainya.
Subri berharap rapat ini dapat menghasilkan output, sehingga seluruh OPD memahami tidak hanya pada dinas pengampu saja. “Harus paham tupoksi masing-masing OPD, termasuk TKSK ini cara kerjanya bagaimana selama ini. Apa kendalanya, hal-hal apa yang menjadi pokok kinerjanya,” ucap Subri.
