Guna mewujudkan Kota Probolinggo sebagai Kota layak huni, Bappeda Litbang Kota Probolinggo menyelenggarakan rapat “Mewujudkan Kota Probolinggo Sebagai Kota Layak Huni” di Ruang Aula PDAM Kota Probolinggo, Kamis (23/11) Kota Probolinggo.
Kenyamanan hidup berkota adalah hak setiap warga kota, oleh karena itu Pemerintah sebagai pihak yang diberi mandate oleh warga harus berusaha untuk merencanakan, membangun dan mengendalikan kawasan perkotaan demi terciptanya lingkungan perkotaan yang nyaman untuk dihuni. Di sini lain, warga juga harus paham dan menjalankan kewajiban sebagai warga kota yang turut serta mewujudkan kenyamanan kota.
Rapat ini dihadiri oleh 150 orang, antara lain OPD se-Kota Probolinggo, Kecamatan, Kelurahan, Organisasi Masyarakat. Rapat ini dibuka oleh Drs. Didik Sunaryoto, Staf Ahli Walikota Bidang Masyarakatan dan Sumber Daya Manusia Kota Rrobolinggo, rapat ini berguna untuk membangun pemahaman stakeholder tentang definisi dan prinsip kota layak sekaligus membangun kolaborasi antar stakeholder dalam pengembangan Kota Probolinggo sebagai Kota Layak Huni.
“Rapat Ini Bertujuan untuk menyampaikan informasi dan kriteria tentang kota layak huni, membangun kesepahaman dan kesepakatan dalam mewujudkan Kota Probolinggo Sebagai Kota Layak Huni, serta merumuskan rekomendasi mewujudkan Kota Probolinggo sebagai Kota Layak Huni” kata Ikatan Ahli Perencanaan (IAP) Jawa Timur
Beberapa usulan rencana tidak lanjut guna mewujudkan Kota Probolinggo sebagai Kota Laya Huni adalah
Aspek Sosial Budaya : Mengakomodasi upaya peningkatan kesehatan masyarakat dalam visi dan misi kepala daerah serta pengalokasian anggaran yang memadai pada sektor kesehatan masyarakat.
Aspek Ekonomi : Pengembangan investasi melalui melalui promosi dan perbaikan iklim investasi sehingga diharapkan terdapat multiplier effect melalui penyerapan tenaga kerja dan terbukanya peluang usaha baru sehingga dapat menurangi pengangguran dan kemiskinan.
Aspek Fisik : perlu peningkatan infrastruktur transportasi berupa: peningkatan jaringan jalan, penyediaan pedestrian serta peningkatan ketersediaan dan kualitas angkutan umum.
