Permasalahan kemiskinan, tidak hanya menjadi masalah di Kota Probolinggo saja, namun seluruh kota kota di Indonesia mengalaminya. Percepatan pengentasan kemiskinan juga tengah dilakukan dan masih berjalan sampai saat ini. Untuk meningkatkan komitmen dan koordinasi anggota Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kota Probolinggo, maka Bappeda Litbang mengadakan Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Penyuluhan Kemiskinan 2017 di Guedung Sabha Bina Praja, Kantor Walikota Probolinggo.
Kegiatan yang dihadiri oleh 60 orang anggota dan sekretariat tim TKPKD, camat dan lurah, dipimpin langsung oleh Walikota Probolinggo, Rukmini, didampingi Sekda Kota Probolinggo, Johny Haryanto dan Budiono Wirawan, Kepala Bappeda Litbang. Dalam laporannya, Kepala Bappeda Litbang menyampaikan maksud diselenggarakannya kegiatan siang ini (10/04).
“Pertemuan siang ini, adalah untuk sinkronisasi dan evaluasi program penanggulangan kemiskinan tahun 2016” buka pria yang akrab dipanggil Budi. Juga untuk meningkatkan komitmen dan koordinasi anggota TKPKD Kota Probolinggo, serta membahas rencana kegiatan TKPKD tahun 2017. Juga dilaporkan tentang hasil updating data by name by adress di tahun 2014 – 2016, bahwa penduduk miskin mengalami penurunan sebesar 6.617 jiwa atau 10 prosen, dengan rincian jumlah rumah tangga miskin di tahun 2014 sebanyak 19.396 KK atau 71.855 jiwa. Di tahun 2015, jumlah rumah tangga miskin sebanyak 18.350 KK atau 66.453 jiwa. Dan jumlah rumah tangga miskin di tahun 2016 sebanyak 18.015 KK atau 59.836 jiwa. “hasil updating data kemiskinan tahun 2014-2016 sudah dipegang bapak ibu yang hadir disini” terang Budi.
Penetapan indikator dan tata cara pendataan rumah tangga miskin Kota Probolinggo tahun 2017 menggunakan 22 indikator. 14 indikator utama dari BPS dan 8 indikator tambahan. Indikator yang dimaksud bersumber dari hasil koordinasi dengan stakeholder terkait dan akan dituangkan melalui Perwali. Data – data tersebut diharapkan sebagai data base tahun 2018.
Adapun rencana kerja TKPKD tahun 2017, meliputi rapat – rapat koordinasi, penyusunan draft perwali tentang indikator dan tata cara pendataan rumah tangga miskin. Kemudian updating serta validasi Rumah Tangga Miskin tahun 2017 dan monitoring dan evaluasi realisasi program penanggulangan kemiskinan setiap triwulan. Selanjutnya sosialisasi dan pelatihan pemanfaatan aplikasi data implementasi program penanggulangan kemiskinan bekerjasama dengan diskominfo. “Aplikasi dan data base sudah siap, namun belum bisa kami publish secara web. Akan kami koordinasikan dengan diskominfo terkait hal ini” tutup Kepala Bappeda Litbang dalam sambutannya.
Disampaikan oleh Walikota Probolinggo, Rukmini, bahwa pertemuan pada siang ini untuk turut mengundah lurah se-Kota Probolinggo, karena semua bentuk bantuan dari Pemerintah Kota Probolinggo, melalui kelurahan dan lurah wajib tahu. Semua permohonan bantuan harus terfilter dengan menggunakan data manual by name by adress atau database elektronik yang ada di kelurahan, sehingga tidak terjadi tumpang tindih pemohon. “Lurah rupanya sudah hafal dengan warganya yang memohon bantuan, sehingga bisa memilah pemberian bantuan. Saya percaya dengan kinerja Lurah selama ini, yang terpenting tidak terjadi pemberian bantuan ganda” jelas Rukmini, Walikota Probolinggo.
