“Perempuan harus ikut berpartisipasi dalam mewarnai pembangunan, caranya kita harus mengikuti tata kelola aturan pemerintahan, artinya (usulan, saran untuk pembangunan kota) harus masuk di dalam setiap kegiatan pemerintahan, karena apapun yang akan dilakukan pemerintah itu sudah harus direncanakan setahun sebelumnya,” tegas drg. Rochendah, Kabid Kelembagaan PUG-PUHA pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jatim saat menjadi narasumber dalam acara Sarasehan Perempuan Merencanakan Pembangunan, di Ruang Puri Manggala Bhakti Kantor Wali Kota Probolinggo, Kamis (26/1).
Heri Astuti selaku PLT Bappeda dan Litbang mengatakan acara ini digelar untuk memberikan pemahaman pada perempuan terkait dengan siklus perencanaan pembangunan yang ada di Kota Probolinggo. “Sekaligus memberikan kesempatan kepada mereka agar dapat menyampaikan aspirasinya terhadap berbagai permasalahan yang ada serta bagaimana solusi pemecahannya,” ujarnya.
Sekda Johny Haryanto pun mengapresiasi acara sarasehan ini sebagai aksi nyata memberikan kesempatan untuk para perempuan mengajukan pendapatnya. Apalagi gelaran musrenbang yang sudah berjalan baik di kelurahan, kecamatan serta kota belum banyak melibatkan peran perempuan dan ibu-ibu.
“Perempuan sebagai subyek, obyek serta pelaku pembangunan tidak sungkan menyampaikan aspirasinya, mengungkapkan pandangan mereka untuk pembangunan Kota Probolinggo kedepan,” terang Johny. Sebanyak 135 undangan dari unsur perempuan memenuhi undangan tersebut diantaranya Kader Posyandu, unsur PKK, kelompok keagamaan, kader lingkungan serta unsur perempuan lainnya.
