Salah satu cara efektif untuk meningkatkan daya saing daerah sebagaimana yang diterapkan oleh negara maju adalah dengan memperkuat Sistem Inovasi Nasional dan Daerah. Tujuannya untuk membangkitkan kreativitas dan inovasi daerah agar produk – produk daerah dapat bersaing dengan daerah lainnya.
Berangkat dari refleksi inilah maka pemerintah memiliki tuntutan untuk menciptakan sistem inovasi, menjamin kesiapan sistem untuk mengimbangi perkembangan teknologi dan masyarakatnya. Pagi ini (18/10), Bappeda pada bidang Data dan Litbang, bersama SKPD Pemerintah Kota Probolinggo dan PUSPIDA Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya, mendesain kebijakan yang akan menjadi pegangan dalam menjabarkan arah pembangunan Kota Probolinggo yang berasaskan inovasi, di Ruang Rapat Bappeda.
Potensi Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Kota Probolinggo, mengacu pada visi dan misi Walikota Probolinggo yang tertuang pada RPJMD Kota Probolinggo 2015-2019, menjadikan sektor jasa sebagai prioritas dalam pembangunan daerah Kota Probolinggo. Sektor jasa tidak dapat menjadi salah satu tujuan yang berdiri sendiri tanpa ada dukungan aspek perdagangan dan investasi. Infrastruktur di Kota Probolinggo secara tidak langsung sudah menciptakan opini bahwa Kota Probolinggo memiliki lokasi strategis di bidang jasa dan perdagangan. Sedangkan peningkatan sector jasa.
Keberadaan pelabuhan, stasiun dan terminal dapat digunakan sebagai sarana industri. Tumbuhnya sektor wisata dan hiburan, juga sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) turut mendukung percepatan pembangunan Kota Probolinggo. Dan, kondusifitas daerah dapat menjamin iklim investasi di Kota Probolinggo.
SIDa Kota Probolinggo memprioritaskan beberapa SKPD yang memiliki hubungan dalam mencapai inovasi daerah di Kota Probolinggo, terlebih yang memiliki fokus pada sektor jasa. Adapun SKPD prioritas terkait SIDa antara lain : BAPPEDA, Dinas PU, Diskominfo, Disnaker, Diskoperindag, DKP, BPMPP, Disperta dan Dispobpar.
“Sistem Inovasi Daerah juga harus diupayakan melalui adanya keterlibatan tiga unsur atau disebut Triple Helix. Pemerintah sebagai pengambil kebijakan, pengusaha dan akademisi” tutup Fadjar Poernomo, Kabid. Data dan Litbang.
