Bidang Penelitian dan Pengembangan

PDF | Print |

(1)    Bidang Penelitian dan Pengembangan merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan, perumusan, penyusunan, pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan dibidang penelitian dan pengembangan.
(2)    Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai fungsi :
a.    pengoordinasian penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program kelitbangan di daerah;
b.    pemberian petunjuk penyusunan rekomendasi regulasi dan kebijakan yang akan disampaikan kepada Walikota dan SKPD di lingkungan Kota;
c.    pengoordinasian pemantauan dan evaluasi kegiatan penelitian dan pengembangan di daerah;
d.    pembinaan penyusunan pedoman, analisis kebutuhan, penetapan tujuan dan pengembangan desain program dan kegiatan kelitbangan;
e.    pengoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan kelitbangan pemerintah daerah
f.    pengoordinasian pemberian penguatan sistem inovasi daerah;
g.    pengoordinasian pelaksanaan penguatan kelembagaan, ketatalaksanaan, pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia kelitbangan;
h.    pengoordinasian pendayagunaan pejabat fungsional peneliti dan perekayasa;
i.    pengarahan upaya peningkatan kapasitas tenaga kelitbangan melalui pendidikan formal yang lebih tinggi, pelatihan, pemagangan dan sebagainya sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi;
j.    pengoordinasian penyusunan laporan kegiatan kelitbangan (penelitian, pengkajian, penerapan, pengembangan, perekayasaan dan pengoperasian) sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
k.    pemberian rekomendasi regulasi dan kebijakan kepada Walikota dan SKPD di lingkungan kota;
l.    pengoordinasian penetapan kebijakan penguatan sistem inovasi daerah di kota;
m.    pengoordinasian pelaksanaan sinkronisasi, harmonisasi, dan sinergi kebijakan penguatan sistem inovasi daerah di Kota;
n.    pengoordinasian penataan kelembagaan sistem inovasi daerah;
o.    pengoordinasian pemberdayaan organisasi kemasyarakatan dan mensinergikan dengan sistem inovasi daerah;
p.    pengoordinasian optimalisasi jejaring atau kerjasama kegiatan kelitbangan dengan institusi penelitian dan pengembangan lainnya, baik dengan lembaga litbang pemerintah maupun dengan lembaga Litbang swasta;
q.    pengoordinasian penetapan kebijakan penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Kota dan pembentukan/penataan kelembagaan SIDa;
r.    pengoordinasian, fasilitasi pembentukan Dewan Riset Daerah (DRD), penyusunan agenda penelitian serta optimalisasi fungsi/peran DRD;
s.    pengoordinasian, fasilitasi masyarakat dan atau pihak berkompeten lainnya dalam menumbuhkembangkan kreatifitas serta inovasi bidang ilmu pengetahuan maupun teknologi;
t.    pengoordinasian penyelenggaraan diseminasi hasil kelitbangan di daerah; dan
u.    pelaksanaan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 13
(1)    Subbidang Penelitian Ekonomi, Pembangunan Manusia, Sosial dan Budaya, mempunyai tugas :
a.    menghimpun dan menelaah peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan pedoman/ketentuan lain berkaitan dengan Subbidang Penelitian Ekonomi, Pembangunan Manusia, Sosial dan Budaya;
b.    menyusun rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan pada Subbidang Penelitian Ekonomi, Pembangunan Manusia, Sosial dan Budaya;
c.    membagi tugas, memberi petunjuk dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas;
d.    menyiapkan bahan perumusan kebijakan berkaitan dengan Subbidang Penelitian Ekonomi, Pembangunan Manusia, Sosial dan Budaya;
e.    menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan program dan kegiatan Subbidang Penelitian Ekonomi, Pembangunan Manusia, Sosial dan Budaya;
f.    menyusun dan/atau memperbaharui produk hukum daerah dalam rangka penguatan kelembagaan kelitbangan di bidang Ekonomi, Pembangunan Manusia, Sosial dan Budaya;
g.    mengoptimalkan peran dan fungsi kelitbangan sebagai dapur kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
h.    melaksanakan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan kelitbangan
i.    melaksanakan penyusunan konsep sistem yang mengatur mekanisme bentuk dan prosedur kerjasama kelitbangan;
j.    melaksanakan perumusan kebijakan teknis dan rencana program kerja kelitbangan sesuai bidang tugasnya;
k.    melaksanakan perencanaan dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan kelitbangan di daerah sesuai dengan bidang tugasnya;
l.    melaksanakan penyusunan konsep rekomendasi regulasi dan kebijakan yang akan disampaikan kepada Walikota dan SKPD;
m.    melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan penelitian dan pengembangan di daerah;
n.    melaksanakan perencanaan upaya peningkatan kapasitas tenaga kelitbangan melalui pendidikan formal yang lebih tinggi, pelatihan, pemagangan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi;
o.    melaksanakan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan kelitbangan;
p.    melaksanakan perencanaan dan melaksanakan program dan kegiatan kelitbangan;
q.    melaksanakan perencanaan optimalisasi pendayagunaan pejabat fungsional peneliti dan perekayasa;
r.    melaksanakan koordinasi penetapan kebijakan penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Kota;
s.    melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, harmonisasi dan sinergi kebijakan penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Kota;
t.    melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan pembentukan/penataan kelembagaan SIDa, pemberdayaan organisasi kemasyarakatan serta sinerginya dengan SIDa;
u.    melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan pembentukan Dewan Riset Daerah (DRD), penyusunan agenda penelitian serta optimalisasi fungsi/peran DRD;
v.    melaksanakan inventarisasi, koordinasi, fasilitasi masyarakat dan atau pihak berkompeten lainnya dalam menumbuhkembangkan kreatifitas serta inovasi bidang ilmu pengetahuan maupun teknologi;
w.    menyusun laporan kegiatan kelitbangan (penelitian, pengkajian, penerapan, pengembangan, perekayasaan dan pengoperasian) sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
x.    menyusun rekomendasi regulasi dan kebijakan kepada Walikota dan SKPD di lingkungan kota; dan
y.    melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(2)    Subbidang Penelitian Prasarana dan Pengembangan Wilayah, mempunyai tugas :
a.    menghimpun dan menelaah peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan pedoman/ketentuan lain berkaitan dengan Subbidang Penelitian Prasarana dan Pengembangan Wilayah;
b.    menyusun rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan pada Subbidang Penelitian Prasarana dan Pengembangan Wilayah;
c.    membagi tugas, memberi petunjuk dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas;
d.    menyiapkan bahan perumusan kebijakan berkaitan dengan Subbidang Penelitian Prasarana dan Pengembangan Wilayah;
e.    menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan program dan kegiatan Subbidang Penelitian Prasarana dan Pengembangan Wilayah;
f.    menyusun dan/atau memperbaharui produk hukum daerah dalam rangka penguatan kelembagaan kelitbangan dibidang Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Sumber Daya Alam;
g.    mengoptimalkan peran dan fungsi kelitbangan sebagai dapur kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
h.    melaksanakan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan kelitbangan
i.    melaksanakan penyusunan konsep sistem yang mengatur mekanisme bentuk dan prosedur kerjasama kelitbangan;
j.    melaksanakan perumusan kebijakan teknis dan rencana program kerja kelitbangan sesuai bidang tugasnya;
k.    melaksanakan perencanaan dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan kelitbangan di daerah sesuai dengan bidang tugasnya;
l.    melaksanakan penyusunan konsep rekomendasi regulasi dan kebijakan yang akan disampaikan kepada Walikota dan SKPD;
m.    melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan penelitian dan pengembangan di daerah;
n.    melaksanakan perencanaan upaya peningkatan kapasitas tenaga kelitbangan melalui pendidikan formal yang lebih tinggi, pelatihan, pemagangan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi;
o.    melaksanakan pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan kelitbangan;
p.    melaksanakan perencanaan dan melaksanakan program dan kegiatan kelitbangan;
q.    melaksanakan perencanaan optomalisasi pendayagunaan pejabat fungsional peneliti dan perekayasa;
r.    menyusun laporan kegiatan kelitbangan (penelitian, pengkajian, penerapan, pengembangan, perekayasaan dan pengoperasian) sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
s.    menyusun rekomendasi regulasi dan kebijakan kepada Walikota dan SKPD di lingkungan kota; dan
t.    melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(3)    Subbidang Pengembangan Hasil Penelitian, Kemitraan dan Sistem Inovasi Daerah, mempunyai tugas :
a.    menghimpun dan menelaah peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan pedoman/ketentuan lain berkaitan dengan Subbidang Pengembangan Hasil Penelitian, Kemitraan dan Sistem Inovasi Daerah;
b.    menyusun rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan pada Subbidang Pengembangan Hasil Penelitian, Kemitraan dan Sistem Inovasi Daerah;
c.    membagi tugas, memberi petunjuk dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas;
d.    menyiapkan bahan perumusan kebijakan berkaitan dengan Subbidang Pengembangan Hasil Penelitian, Kemitraan dan Sistem Inovasi Daerah;
e.    menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan program dan kegiatan Subbidang Pengembangan Hasil Penelitian, Kemitraan dan Sistem Inovasi Daerah;
f.    menyusun dan/atau memperbaharui produk hukum daerah dalam rangka penguatan kelembagaan kelitbangan di bidang Pengembangan Hasil Penelitian, Kemitraan dan Sistem Inovasi Daerah;
g.    mengoptimalkan peran dan fungsi kelitbangan sebagai dapur kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
h.    melaksanakan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan kelitbangan;
i.    membuat konsep penataan dunia usaha dlam rangka pemanfaatan hasil-hasil kelitbangan yang menghasilkan barang dan jasa yang memiliki nilai ekonomis;
j.    melaksanakan penyusunan konsep sistem yang mengatur mekanisme bentuk dan prosedur kerjasama kelitbangan;
k.    melaksanakan penyusunan konsep pelaksanaan diseminasi hasil kelitbangan melalui media tulisan (publikasi ilmiah, poster, leaflet, buklet), media elektronik (dokumentasi elektronik, televisi), media pertemuan ilmiah (seminar, workshop, kelompok diskusi);
l.    melaksanakan perumusan kebijakan teknis dan rencana program kerja kelitbangan sesuai bidang tugasnya;
m.    melaksanakan perencanaan dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan kelitbangan di daerah sesuai dengan bidang tugasnya;
n.    melaksanakan penyusunan konsep rekomendasi regulasi dan kebijakan yang akan disampaikan kepada Walikota dan SKPD;
o.    melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan penelitian dan pengembangan di daerah;
p.    melaksanakan perencanaan upaya peningkatan kapasitas tenaga kelitbangan melalui pendidikan formal yang lebih tinggi, pelatihan, pemagangan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi;
q.    membuat konsep penyusunan pedoman, analisis kebutuhan, penetapan tujuan dan pengembangan desain program dan kegiatan kelitbangan;
r.    melaksanakan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan kelitbangan;
s.    melaksanakan perencanaan dan melaksanakan program dan kegiatan kelitbangan;
t.    melaksanakan perencanaan optomalisasi pendayagunaan pejabat fungsional peneliti dan perekayasa;
u.    menyusun laporan kegiatan kelitbangan (penelitian, pengkajian, penerapan, pengembangan, perekayasaan dan pengoperasian) sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
v.    menyusun rekomendasi regulasi dan kebijakan kepada Walikota dan SKPD di lingkungan kota; dan
w.    melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan sesuai dengan tugas dan fungsinya.